Bung! Aku rindu tajam penamu!

Bung! Aku rindu tajam penamu! Pena yang menghentakkan, menohok feodalisme budayamu! Aku geram membaca karyamu! Aku kangen dengan tulisanmu, mengobrak-abrik historis-budayamu Ceritamu, menginspirasi banyak orang untuk menulis tentangmu tak terkecuali aku! Bung! Ingatkah kau mengajarkan padaku tentang keberanian! Keberanian untuk mengungkapkan kebenaran! Keberanian untuk berujar atas diskriminasi dan miskinnya sebuah negeri! Keberanian untuk bersuara bagi mereka yang bisu Keberanian yang dipupuk setiap pagi Keberanian yang tak datang dari langit! Bung! Aku tahu karena penamu, tulisanmu dan bukumu Membuat penguasa terusik dan menyambutnya dengan jeruji besi Tak ada karpet merah dari sastrawan macammu di negeri ini Karena pikiranmu telah mengusik nyaman kursi empuk penguasa Karena kau mengabdi pada pikiranmu Karena seorang diri bersuara menurut kata hatimu! Bung! Ingkatkah? bunyi mesin ketikmu Setiap kali merongrong jiwamu Bunyi itu mengugah hatimu Bersuara untuk sebuah negeri! Realitas sosialmu Realitas dimatamu Bung! Kau inspirasiku..

Papan proyek yang terpangpang hanya symbol belaka Rekanan Kurangi Kualitas Pekerjaan Rehab SDN Suka Mampir Asal Jadi

SERANG, KSD Sesungguhnya, Pemerintah Kabupaten Serang dengan segala kekurangannya telah banyak mengeluarkan pemikiran dan tenaga untuk memprogramkan pembangunan sekolah-sekolah yang sudah tidak layak pakai, dengan tujuan, agar para siswa di Kabupaten Serang dapat belajar dengan tenang, dan tidak khawatir bangunan akan roboh. Namun, pemikiran posisif Pemkab Serang tersebut sepertinya tidak didukung pihak rekanan CV Pusaka Bunda, perusahaan yang mengerjakan rehab SDN Suka Mampir Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang. Bermaksud untuk memperoleh untung yang sebesar-besarnya, pihak CV Pusaka Bunda dengan seenak perutnya mengurangi kwalitas pekerjaan. Hasil pantauan Wartawan Koran Suara Deras di lapangan menunjukkan, pemakaian besi untuk tiang memakai besi 8 dengan cincin 6. Adukan semen untuk rehab gedung sekolah ini juga terlihat sangat tidak tepat. Selain itu, pembuatan tiang tidak digali sampai, serta tidak mempergunakan batu kali, hanya dicangkok dari pondasi lama. Saat dikonfirmasi, Kepala Tukang, Sanwani mengatakan, bahwa dirinya hanya pemborong untuk jasa tukang. “Saya hanya ngeborong tukang saja sebesar Rp. 20.000.000. Semua material, Pak H. Latifi yang kirim. Sedangkan pemakaian semen dengan pasir, ini sudah intruksi Pak H. Latifi,” ujarnya. Sanwani menambahkan, bahwa untuk pembuatan besi tiang, mereka tidak memakai cakar ayam dan tidak memakai batu kali, hanya melanjutkan dari pondasi lama. “Kalau kita ikuti di RAB rugi. Belum pajak dan buat dinas. Ini saja paling untung sebesar Rp.15.000.000, kata Pak H. Latifi yang bercerita kepada saya, sewaktu saya meminta penambahan borongan. Karena kalau Rp 20 juta sangat mepet. Untuk bayar tukang sama kenek saja habis,” ungkapnya. Sementara itu, H. Latifi saat dikonfirmasi Koran Suara Deras melalui telepon selulernya, yang bersangkutan tidak pernah bersedia menjawab. Bahkan konfirmasi melalui pesan singkat juga tidak pernah dibalas. Seperti diketahui, untuk tahun anggaran 2011 SDN Suka Mampir mendapatkan alokasi anggaran untuk merehab 3 ruang kelas, dengan nilai kontrak sebesar Rp 293.175.000, dengan No kontrak: 027/378-DIS-pend.34, yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2011 dengan waktu pelaksanaan 90 hari. Menanggapi dugaan telah terjadinya pengurangan kualitas pekerjaan dalam pelaksanaan rehab gedung sekolah SDN Suka Mampir tersebut, Ketua LSM SOAX, Ansyah meminta pihak kejaksaan dan kepolisian melakukan pemeriksaan. “Kalau memang ada kontraktor yang mengurangi kwalitas, sebaiknya pihak kepolisian dan kejaksaan segera memberikan tidakan dan dinas dapat menegurnya. Dan jika perlu, perusahaan tersebut harus di blacklist,” jelasnya. (nero/awan/supriyadi)

Pembangunan PSAB MCK Sibande Terbengkalai DPC LSM DERAS Minta Kejati Sumut Periksa Kadis PU Pakpak Bharat PAKPAK BHARAT, KSD Keberadaan fasilitas umum berupa Mandi Cuci dan Kakus (MCK) yang terletak di Sibande Desa Tanjung Meriah, Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat yang bersumber dari DAK tahun anggaran 2007 sebesar Rp 883.075.000 menuai berbagai kritikan dari berbagai kalangan. Pasalnya, pembangunan fasilitas umum yang dikerjakan CV Harapenta tersebut hingga kini terbengkalai dan tidak memiliki manfaat bagi warga masyarakat. Berbagai kalangan menuding, bahwa terbengkalainya proyek tersebut akibat adanya kongkalikong antara pejabat PU Pakpak Bharat dengan pihak rekanan, sehingga membiarkan pengerjaan proyek itu tidak jelas. Untuk mengetahui secara pasti dugaan terjadinya kongkalikong antara pejabat PU Pakpak Bharat dengan pihak rekanan, Kepala Dinas PU Pakpak Bharat, Mahadi Simanjuntak, PPK, Agusman Padang, tenaga Ahli Teknis, Pandapotan dan Pengawas Lapangan, Gugun Banurea hingga kini tidak bisa dimintai keterangan. Padahal, data yang dimiliki Koran Suara Deras, anggaran untuk pembangunan PSAB MCK Sibande Desa Tanjung Meriah ini sudah berjalan dua kali anggaran. Anggaran pertama pada tahun 2009 untuk penambahan debit air satu paket, dengan anggaran sebesar Rp.250.000.000, dikerjakan CV Ukala Simba. Namun, pelaksanaan lanjutan pembangunan penambahan debit air Sibande tersebut dilaksanakan asal jadi. Semenjak pembangunan dilaksanakan, belum ada masyarakat yang bercerita kalau manfaat PSAB MCK yang didanai uang Negara tersebut dapat dinikmati masyarakat sekitar. Beberapa warga yang diwawancarai Koran Suara Deras perihal pembangunan PSAB MCK tersebut mengatakan, bahwa warga sekitar sama sekali tidak merasakan manfaat pembangunan PSAB MCK tersebut. “Para pejabat PU Pakpak Bharat telah mempermainkan uang Negara untuk kepentingan pribadi mereka. Uang Negara untuk pelaksanaan pembangunan pengadaan prasarana air bersih (PSAB) MCK di Sibande Tanjung Meriah itu seharusnya bermanfaat bagi Desa Tanjung Meriah. Tetapi saat ini PSAB MCK yang dibangun tidak memiliki persediaan setetes air pun,” kata salah seorang warga. Agusman Padang yang sekarang bertugas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pakpak Bharat yang dikonfirmasi Koran Suara Deras beberapa waktu lalu mengatakan, bahwa air MCK Sibande berjalan dengan lancar. “Pembangunan PSAB MCK Sibande tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 883.075.000. Pada saat itu saya PKK-nya. Setahu saya, air MCK Sibande sudah jalan dengan lancer, ada videonya di tas saya,” ujarnya. Namun, informasi yang berhasil dihimpun dan juga hasil penelusuran Wartawan Koran Suara Deras di lokasi PSAB MCK Sibande, ditemukan bukti, bahwa tidak ada persediaan air di PSAB MCK Sibande seperti yang dituturkan Agusman Padang. Menanggapi permasalahan tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LSM Deras Pakpak Bharat, M. Suhardi Boang Manalu mengatakan, bahwa pejabat PU Pakpak Bharat tidak mungkin memberikan informasi yang merugikan instansinya. “Agusman Padang akan membeberkan informasi yang merugikan instansinya, apalagi pada saat pelaksanaan proyek, dia (Agusman Padang-red) adalah PPK-nya. Selain itu, video itu dibuat pada saat air mengalir. Apakah selanjutnya videonya ada? Itu dibuat untuk dijadikan alat bukti, bahwa air PSAB MCK pernah mengalir,” ungkapnya. Ditambahkannya, fakta lapangan menunjukkan, bahwa walaupun sudah dua kali dianggarkan, air PSAB MCK Sibande tidak bermanfaat bagi warga sekitar. “Jadi untuk apa pembangunan PSAB MCK Sibande itu dilaksanakan kalau tidak bermanfaat bagi masyarakat?” tanyanya. Boang Manalu secara tegas meminta Kejaksaan Tinggi untuk mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran pembangunan PSAB MCK Sibande tersebut. “Saya meminta pihak Kejaksaan Tinggi melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penyelewengan anggaran pembangunan PSAB MCK Sibande tersebut, karena sudah dua kali dianggarkan, akan tetapi tidak bermanfaat bagi warga sekitar,” ungkapnya. Tak ubahnya seperti bermain pimpong, Bahtiar Solin yang dikonfirmasi Wartawan Koran Suara Deras mengelak dan meminta mempertanyakan permasalahan PSAB MCK Sibande tersebut ke Kepala Dinas PU. Hal yang sama juga dipertontonkan Kepala Dinas PU Pakpak Bharat, Humadi Simanjuntak. Konfirmasi yang dilakukan Wartawan Koran Suara Deras lewat telepon selulernya, namun sang kepala dinas ini meminta untuk menanyakan ke PPK-nya. “Seperti itulah tabiat pejabat yang tidak memiliki tanggung jawab, saling melempar tanggung jawab. Tapi saya heran, pejabat plin-plan seperti mereka itu masih saja dipertahankan. Apa jadinya republik ini jika masih mempertahankan pejabat seperti mereka itu. Saya berharap Bupati Pakpak Bharat meninjau ulang jabatan Kelapa Dinas PU Pakpak Bharat tersebut,” ujar Boang Manalu geram. (bm/tim-ksd)

Anggota DPRD NTT Kunker Ke Rote Ndao ROTE NDAO, KSD Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan kunjungan kerja (kunker-red) ke Kabupaten Rote Ndao, belum lama ini. Sebelumnya dijadwalkan, rombongan kunjungan kerja tersebut langsung dipimpin Ketua DPRD Provinsi NTT, Drs. Ibrahim Medah. Namun yang bersangkuta batal menyambangi Kabupaten Rote Ndao, karena mengingat ketiadaan pimpinan di lembaga tersebut. Hadir dalam rombongan tersebut, Sekretaris Tim Kunker, Anggota DPRD Provinsi NTT, Somy Pandie, Nixon Messakh, Tony Bengu dan sejumlah dinas terkait dari Provinsi NTT, diantaranya Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Pertambangan dan Dinas PU, Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao, Jacob Malelak dan Adrianus Pandie, Assisten III Setda Kabupaten Rote Ndao, Drs. Alfred H J Zacharias, M.Si dan pimpinan dinas /badan/bagian lingkup Setda Kabupaten Rote Ndao. Adapun tujuan dari kunker tersebut, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pembangunan infrastruktur yang ditangani pihak Pemprov NTT dan Pemerintah Pusat, serta Pemkab Rote Ndao. Secara teknis, tim kunker anggota Provinsi NTT didampingi langsung oleh SKPD teknis Kabupaten Rote Ndao untuk memudahkan tim Anggota DPRD Provinsi NTT bersama rombongan dalam mengolah data dan fakta untuk bahan evaluasi kebijakan, serta laporan. Asisten III Setda Kabupaten Rote Ndao, Drs Alfred H J Zacharias dalam pertemuan tersebut, mengatakan, bahwa Pemkab Rote Ndao sangat berterima kasih atas sentuhan dan perhatian pihak DPRD Provinsi NTT, yang senantiasa memperhatikan pembangunan yang disentuh, baik oleh Pemprov NTT, Pemerintah Pusat, maupun Pemkab Rote Ndao, baik itu pembangunan infrastruktur fisik yang masih dalam perencanaan, maupun infrastruktur fisik yang rusak akibat bencana. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas PU Kabupaten Rote Ndao, Ir Beny Ndaumanu mengusulkan, beberapa paket jalan menuju Kecamatan Rote Timur dan pembangunan infrastruktur lainnya. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Rote Ndao, Drs Marten L Henukh, MH, mengusulkan agar dana koperasi di Kabupaten Rote Ndao ditambahkan. Terkait hal tersebut, Anggota DPRD Provinsi NTT menjelaskan, bahwa pihaknya akan bersama SKPD teknis akan melakukan evaluasi untuk ditindaklanjuti berdasarkan data dan fakta di lapangan. (toni/alex)