KORUPSI SEMAKIN MENJADI-JADI DI INDONESIA

KORUPSI SEMAKIN MENJADI-JADI DI INDONESIA

Oleh ; M.Nur,SH

Penegakan hukum di negeri ini khususnya pemberantasan korupsi dinilai semakin 'jauh panggang dari api'. Bayangkan saja, di tengah-tengah gerakan yang menyuarakan pemberantasan korupsi yang didukung juga oleh masyarakat dan para Mahasiswa bahkan para Praktisi Hukum dan Pengamat, Indonesia hanya memanjakan para penyelenggara Negara berpura-pura memperbanyak peraturan yang mendukung upaya pemberantasan korupsi, namun kenyataannya justru saat ini korupsi semakin menjadi-jadi.

Ketika penulis berbincang-bincang langsung dengan salah seorang  rekan pengurus organisasi kemasyarakatan perduli pemberantasan Korupsi di Indonesia,  maka penulis mendapat satu kesimpulan bahwa korupsi memang kita akui sudah ada sejak dahulu kala. Namun kondisi saat ini sudah jauh berbeda, dan bahkan jauh lebih parah daripada masa Orde Baru. Sampai-sampai rekan pengurus organisasi kemasyarakatan ini yang juga putra dari legenda penegak hukum yang cukup disegani masa hidupnya itu, beliau menyatakan, "Jika papi masih hidup saat ini, mungkin dia akan sangat frustasi dengan penegakan hukum di negeri ini."

Nampaknya benar adanya, tolak ukur kesuksesan pemberantasan korupsi tidaklah ditentukan dari seberapa banyaknya program pemerintah untuk pemberantasan korupsi atau pun seberapa bagusnya mutu peraturan yang mengatur pemberantasan korupsi tersebut, melainkan sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Profesor Taverne:

"Berikanlah aku hakim yang baik, (jaksa yang baik), (polisi yang baik), (dan pengacara yang baik), maka dengan undang-undang yang kurang baik sekalipun, hasil yang dicapai pasti akan lebih baik.".

 Idealnya, pemberantasan korupsi tersebut harus dimulai dari diri para penegak hukum itu sendiri. Sebab apalagi yang dapat kita harapkan jika para penegak hukum sendirilah yang melakukan dan membudayakan korupsi.

Memberantas korupsi yang dimulai diri para penegak hukum sendiri memang bukanlah suatu hal yang mudah dan terkesan abstrak, tentunya hal ini kembali lagi berbicara soal nilai-nilai kesederhanaan, hati nurani dan integritas dalam menjalankan hidup yang seringkali banyak menemui pilihan-pilihan untuk berbuat yang benar atau tidak benar. Penulis ingat betul cerita luar biasa yang menginspirasi dari salah satu mantan Pejabat Kejaksaan , yang saat itu merupakan salah satu Jaksa yang disegani di Indonesia, baik oleh para penyelenggara Negara termasuk Presiden Soeharto, beliau sampai pernah dimarahi oleh istrinya, yang mana pada saat itu ketika penulis adalah mendengar sendiri, lantaran istri beliau sampai menggadaikan perhiasannya untuk memenuhi biaya hidup, tanpa harus menyalahgunakan wewenang suaminya sebagai penegak hukum. Dia adalah Burhanuddin Lofa.

Mungkin di antara kita juga pernah mendengar kisah Yudas Iskaryot yang tega menjual gurunya sendiri hanya demi 30 keping perak, legenda yang sampai masuk di Kitab Suci Injil yang dianut oleh ummat Kristiani. Itulah akar dari segala kejahatan termasuk dari tindak pidana korupsi yaitu 'cinta akan uang'.

Memang tak dapat dipungkiri, semua manusia membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya, namun saat manusia mulai mencintai uang dan tidak pernah puas dengan apa yang didapatnya, disinilah terjadinya distorsi dan penyimpangan iman dan jiwa manusia tersebut, sehingga doyan melakukan korupsi.

Sesungguhnya Negara Indonesia sangatlah membutuhkan para penegak hukum, yaitu hakim, jaksa, polisi dan pengacara yang priceless, yang saking mahalnya sampai 'tidak dapat dibeli' dengan nominal berapa pun untuk menyelewengkan keilmuan, keimanan dan kebenaran sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Andai kata ada sosok seperti ini, tentu menjadi  kunci utama untuk  pemberantasan korupsi, sehingga diperoleh kiat memberantas korupsi adalah dari diri sendiri.

Merupakan suatu rahasia umum bahwa di kalangan para penegak hukum non-advokat memiliki gaji yang dirasa kurang cukup, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun kurang cukupnya gaji tersebut terkesan tidak menjadi suatu kegelisahan yang berarti, karena terdengar kabar yang kurang enak didengar bahwa selain mendapat gaji, ternyata oknum para penegak hukum juga dapat mempunyai 'penghasilan' lain dengan jalan melakukan korupsi.

 Dengan menampuk kekuasaan dalam penegakan hukum, di sinilah letak penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh oknum para penegak hukum itu terjadi. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Lord Acton, yaitu "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely." (Kekuasaan cenderung untuk korupsi, kekuasaan mutlak pasti korupsi).

Di sisi yang lain, juga beredar suatu paradigma yang kurang tepat dengan mengukur kesuksesan seorang pengacara (advokat) yang juga merupakan salah satu Penegak Hukum, dengan hanya melihat dari sisi kekayaan atau kemewahan dari seorang pengacara tersebut.

Bayangkan saja jika kita menapaki  betapa mahalnya ilmu pengetahuan yang diperoleh dari masing-masing kampus dan andai dilakukan  survei, hampir sebagian besar mahasiswa Fakultas Hukum memilih profesi pengacara dengan harapan suatu saat nanti akan menjadi kaya raya.

 Di sinilah kesenjangan sosial dan ekonomi terjadi, manakala seorang pengacara yang berdasarkan 'kelasnya' dapat menentukan besaran fee dalam suatu perkara, sedangkan polisi, jaksa dan hakim hanya menerima gaji saja, padahal kekuasaan para penegak hukum non-advokat tersebut untuk menentukan nasib dari klien pengacara tersebut adalah sangat mendominasi, karena Pengacara terkadang dianggap sebagai pelaku hukum yang disama ratakan seperti benalu.

 Untuk itu, di samping perlunya penumbuhan kesadaran pribadi dari para penegak hukum, untuk memberantas korupsi perlu ditanamkan dalam diri penyelenggara Negara mereka sendiri, tentunya Pemerintah harus mengkaji ulang peningkatan kesejahteraan dari para penegak hukum non-advokat ke arah yang lebih baik, manusiawi dan lebih sejahtera, sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan wewenang karena alasan kebutuhan hidup.

Tentunya tanpa melupakan pentingnya proses perekrutan para penegak hukum dengan memperhatikan moral maupun latar belakangnya terutama kemampuannya.

Nilai-nilai kesederhanaan, hati nurani dan integritas adalah sesuatu modal utama untuk mempersempit ruang atau peluang pelaku korupsi, sehingga upaya memberantas korupsi, adalah kembali dari diri para penegak hukum itu sendiri, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Nabi Sulaiman, "lebih baik penghasilan sedikit disertai dengan kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Smoga..!!!

Kecamatan Taman Sari Jakarta Utara INDONESIA - Ada Foto Lengkap

Kecamatan Taman Sari Jakarta Utara INDONESIA - Ada Foto Lengkap

Waspadai Pengembang Nakal

Oleh; Samuel Herman Siahaan

Penting untuk sekedar mengetahui ciri-ciri pengembang properti yang nakal. Itu karena transaksi Anda dengan mereka tidak bernilai kecil (bahkan bisa jadi transaksi terbesar sepanjang hidup Anda).

Ketika Anda terjebak dengan pengembang yang nakal, bukan waktu saja yang mungkin terbuang, tapi juga uang.

Anda bisa mengenali pengembang nakal dengan melakukan investigasi sendiri dan investigasi di Internet, dengan membaca berbagai forum, mailing list, situs web berita, atau komentar-komentar di Facebook. Berikut ini adalah ciri-ciri pengembang nakal.

• Pengembang tidak menyerahkan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (PPJB) setelah Anda menyetor uang tanda jadi (booking fee).
• PPJB tidak dapat dinegosiasikan dan uang tanda jadi tidak dapat dikembalikan.
• Proses pemesanan, pembangunan, dan proses lain tidak berjalan sesuai jadwal yang dijelaskan di awal.
• Pengembang tidak memiliki tim khusus untuk layanan pelanggan yang dapat menjelaskan atau menangani keluhan pelanggan.
• Spesifikasi bangunan tidak sesuai dengan yang dijanjikan di awal.

Ketika Anda sudah telanjur terjebak berurusan dengan pengembang nakal, sulit bagi Anda untuk menyelesaikan masalah. Ketika Anda sudah menyerahkan uang, apalagi cicilan sudah berjalan, pengembang sudah di atas angin. Saat perlu menyampaikan protes, ada baiknya bicara dengan pembeli rumah lain dan mengajak mereka bersama-sama mengajukan keluhan.