KORAN SUARA DERAS

Pembangunan PSAB MCK Sibande Terbengkalai DPC LSM DERAS Minta Kejati Sumut Periksa Kadis PU Pakpak Bharat PAKPAK BHARAT, KSD Keberadaan fasilitas umum berupa Mandi Cuci dan Kakus (MCK) yang terletak di Sibande Desa Tanjung Meriah, Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat yang bersumber dari DAK tahun anggaran 2007 sebesar Rp 883.075.000 menuai berbagai kritikan dari berbagai kalangan. Pasalnya, pembangunan fasilitas umum yang dikerjakan CV Harapenta tersebut hingga kini terbengkalai dan tidak memiliki manfaat bagi warga masyarakat. Berbagai kalangan menuding, bahwa terbengkalainya proyek tersebut akibat adanya kongkalikong antara pejabat PU Pakpak Bharat dengan pihak rekanan, sehingga membiarkan pengerjaan proyek itu tidak jelas. Untuk mengetahui secara pasti dugaan terjadinya kongkalikong antara pejabat PU Pakpak Bharat dengan pihak rekanan, Kepala Dinas PU Pakpak Bharat, Mahadi Simanjuntak, PPK, Agusman Padang, tenaga Ahli Teknis, Pandapotan dan Pengawas Lapangan, Gugun Banurea hingga kini tidak bisa dimintai keterangan. Padahal, data yang dimiliki Koran Suara Deras, anggaran untuk pembangunan PSAB MCK Sibande Desa Tanjung Meriah ini sudah berjalan dua kali anggaran. Anggaran pertama pada tahun 2009 untuk penambahan debit air satu paket, dengan anggaran sebesar Rp.250.000.000, dikerjakan CV Ukala Simba. Namun, pelaksanaan lanjutan pembangunan penambahan debit air Sibande tersebut dilaksanakan asal jadi. Semenjak pembangunan dilaksanakan, belum ada masyarakat yang bercerita kalau manfaat PSAB MCK yang didanai uang Negara tersebut dapat dinikmati masyarakat sekitar. Beberapa warga yang diwawancarai Koran Suara Deras perihal pembangunan PSAB MCK tersebut mengatakan, bahwa warga sekitar sama sekali tidak merasakan manfaat pembangunan PSAB MCK tersebut. “Para pejabat PU Pakpak Bharat telah mempermainkan uang Negara untuk kepentingan pribadi mereka. Uang Negara untuk pelaksanaan pembangunan pengadaan prasarana air bersih (PSAB) MCK di Sibande Tanjung Meriah itu seharusnya bermanfaat bagi Desa Tanjung Meriah. Tetapi saat ini PSAB MCK yang dibangun tidak memiliki persediaan setetes air pun,” kata salah seorang warga. Agusman Padang yang sekarang bertugas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pakpak Bharat yang dikonfirmasi Koran Suara Deras beberapa waktu lalu mengatakan, bahwa air MCK Sibande berjalan dengan lancar. “Pembangunan PSAB MCK Sibande tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 883.075.000. Pada saat itu saya PKK-nya. Setahu saya, air MCK Sibande sudah jalan dengan lancer, ada videonya di tas saya,” ujarnya. Namun, informasi yang berhasil dihimpun dan juga hasil penelusuran Wartawan Koran Suara Deras di lokasi PSAB MCK Sibande, ditemukan bukti, bahwa tidak ada persediaan air di PSAB MCK Sibande seperti yang dituturkan Agusman Padang. Menanggapi permasalahan tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LSM Deras Pakpak Bharat, M. Suhardi Boang Manalu mengatakan, bahwa pejabat PU Pakpak Bharat tidak mungkin memberikan informasi yang merugikan instansinya. “Agusman Padang akan membeberkan informasi yang merugikan instansinya, apalagi pada saat pelaksanaan proyek, dia (Agusman Padang-red) adalah PPK-nya. Selain itu, video itu dibuat pada saat air mengalir. Apakah selanjutnya videonya ada? Itu dibuat untuk dijadikan alat bukti, bahwa air PSAB MCK pernah mengalir,” ungkapnya. Ditambahkannya, fakta lapangan menunjukkan, bahwa walaupun sudah dua kali dianggarkan, air PSAB MCK Sibande tidak bermanfaat bagi warga sekitar. “Jadi untuk apa pembangunan PSAB MCK Sibande itu dilaksanakan kalau tidak bermanfaat bagi masyarakat?” tanyanya. Boang Manalu secara tegas meminta Kejaksaan Tinggi untuk mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran pembangunan PSAB MCK Sibande tersebut. “Saya meminta pihak Kejaksaan Tinggi melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penyelewengan anggaran pembangunan PSAB MCK Sibande tersebut, karena sudah dua kali dianggarkan, akan tetapi tidak bermanfaat bagi warga sekitar,” ungkapnya. Tak ubahnya seperti bermain pimpong, Bahtiar Solin yang dikonfirmasi Wartawan Koran Suara Deras mengelak dan meminta mempertanyakan permasalahan PSAB MCK Sibande tersebut ke Kepala Dinas PU. Hal yang sama juga dipertontonkan Kepala Dinas PU Pakpak Bharat, Humadi Simanjuntak. Konfirmasi yang dilakukan Wartawan Koran Suara Deras lewat telepon selulernya, namun sang kepala dinas ini meminta untuk menanyakan ke PPK-nya. “Seperti itulah tabiat pejabat yang tidak memiliki tanggung jawab, saling melempar tanggung jawab. Tapi saya heran, pejabat plin-plan seperti mereka itu masih saja dipertahankan. Apa jadinya republik ini jika masih mempertahankan pejabat seperti mereka itu. Saya berharap Bupati Pakpak Bharat meninjau ulang jabatan Kelapa Dinas PU Pakpak Bharat tersebut,” ujar Boang Manalu geram. (bm/tim-ksd)