Niat Gerakan anti Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu yang sebalunya terus menguat. Bukan dari politisi saja, bahkan dari gerakan anti Mendag yang satu ini berasal dari mahasiswa dan petani, terus berapi-api.
Sempat tergabung dalam koalisi bersama Forum Anti korupsi dan Indag Watch, ratusan massa ini menyambangi kantor Kemendag di jalan Ridwan Rais, Jakarta, pada tanggal 3 Oktober 2011, mereka menuntut Mendag mundur karena gagal menghadang barang asing ke Indonesia. Dan jika tidak mundur, setidaknya di Mutasikan. ”Mari Elka Pangestu harus mundur, Dan jika tidak mundur, setidaknya di Mutasikan” kata Koordinator Koalisi Bersama Forum Anti Korupsi dan Indag Watch, Muslim Arbi.
Ia mengatakan, di bawah menteri Mari Elka Pangestu, Kementerian Perdagangan semakin loyo. Menteri Mari seolah membuka lebar-lebar masuknya garam impor, ikan, beras, jagung, bawang merah, cabe, jeruk, kentang, lengkeng, durian dan bahkan singkong, serta sampah pakaian ke Indonesia.
”Pengerajin rotan di wilayah Cirebon, Jawa Barat seperti yang terjadi di Plered, Sumber dan Plumbon, hancur hancuran. Usaha mereka hancur karena bahan baku rotan dibuka kran ekspornya. Dampaknya ribuan orang menggangur karena kebijakan ekspor bahan bakar tersebut,” urainya.
”Pengerajin rotan di wilayah Cirebon, Jawa Barat seperti yang terjadi di Plered, Sumber dan Plumbon, hancur hancuran. Usaha mereka hancur karena bahan baku rotan dibuka kran ekspornya. Dampaknya ribuan orang menggangur karena kebijakan ekspor bahan bakar tersebut,” urainya.
Dia mencatat nilai impor pangan semester satu 2010 sebesar Rp39,91 triliun. Bahkan pada semester satu tahun ini, nilai impor melonjak Rp 45,6 triliun atau naik sekitar Rp5 triliun dibanding semester yang sama tahun lalu.
Lebih lanjut dia mengatakan itu belum lagi kasus dugaan korupsi di beberapa proyek yang melibatkan orang dekat Mari Elka Pangestu. Di antaranya pembelian pesawat Cina yang digunakan Merpati, pembangunan gedung pameran Shanghai Expo di Cina, pembangunan pusat bisnis Indonesia di Nangking Cina, pembelian furnitur tanpa tender dan pembangunan gedung pusdiklat Kemendag. (alex/ksd).
